Profil Kawasan Wisata Makam Bung Karno

Kegiatan ekonomi disekitar makam Bung Karno dimulai semenjak tahun 1970, ketika Bung Karno dimakamkan. Keikut sertaan kegiatan ekonomi disekitar makam Bung Karno, tidak hanya diikuti atau diperuntukkan bagi masyarakat kota Blitar, namun juga di Ikuti oleh masyarakat Kabupaten Blitar bahkan dari luar kota dan Kabupaten Blitar juga diperbolehkan untuk melakukan kegiatan ekonomi di sekitar makam Bung Karno. Hal ini dilontarkan oleh informan SS bahwa beliau berasal dari ponggok dan ada pengepul yang berasal dari luar jawa timur.

Partisipasi dari pelaku ekonomi di kawasan makam Bung Karno dapat diikuti oleh siapa saja tanpa memandang dari daerah kota blitar bahkan dari luar jawa timur pun boleh untuk masuk sebagai pelaku usaha. hal ini bertujuan untuk memakmurkan semua masyarakat yang ingin berkegiatan ekonomi di kawasan ini, bukan hanya untuk sekelompok masyarakat disekitar kawasan makam Bung Karno. 

Hal tersebut diatas sesuai dengan pernyataan Lutpi (2016) bahwa dalam pengembangan pariwisata dibutuhkan partisipasi masyarakat dari berbagai sektor anatara lain pemerintah sebagai regulator, masyarakat sebagai pelaku ekonomi, dan swasta sebagai investor atau pengembang. Namun dalam penelitian ini partisipasi lebih banyak dari pemerintah dan masyarakat. Karena kawasan wisata makam Bung Karno ini adalah salah satu wisata kebangsaan sehingga untuk pengembangannya dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat.

 

A.    Paguyuban Sebagai Wadah Untuk Berkoperasi

Pembentukan paguyuban pada pelaku ekonomi di kawasan makam Bung Karno ini dilandasi oleh adanya permasalahan-permasalahan dalam berkegiatan ekonomi setelah adanya permasalahan para pelaku dan pemerintah berinisiatif untuk mengatasinya dengan menyatukan para pelaku ekonomi dalam kelompok itu dengan membentuk paguyuban. Tentunya danegan adanya fasilitas dari pemerintah. Tujuan dari pembentukan paguyuban ini adalah untuk memperkuat persaudaraan antar anggota. Sehingga tidak ada perselisihan dan persaingan dalam berkegiatan ekonomi. dikarenakan mereka bekerja dalam satu wilayah dan sama-sama mencari penghasilan untuk mencukupui kebutuhan masing-masing anggota.

Tujuan dari pembentukan paguyuban selain untuk membina kerukunan antar pelaku ekonomi juga untuk mempermudah komunikasi anatara paguyuban dengan pemerintah dan antar paguyuban. Misalnya ada permasalahan didalam organisasi paguyuban maka masing-masing pengurus paguyuban tersebut menjadi perantara untuk menyampaikan permasalahan ke dinas pariwisata, begitu juga jika ada kebijakan dari pemerintah maka pihak pemerintah mengkomunikasikan kepada pengurus.

Hal ini sejalan dengan penelitian Kismini, dkk (2016) bahwa peran paguyuban dalam prningkatan ekonomi kerakyatan adalah sebagai wadah aspirasi, pengembangan ekonomi masyrakat. Sebagai media kontrol kebijakan dari pemerintah, dan wadah pengambangan ekonomi.

Partisipasi pengelola kawasan wisata yang lain adalah sebagai pengawas harga-harga barang dan jasa yang berlakukan di kawasan Makam Bung Karno. Hal ini dilakukan dengan kerjasama dengan setiap paguyuban. Penyaman harga ini dilakukan oleh musyawarah dari paguyuban. Menurut Çriana (2013) tujuan pembinaan adalah untuk mengadakan peningkatan terhadap wawasan, tingkah laku, dan mental terhadap masyarakat.

Pembinaan pada pedagang makanan juga dilakukan oleh dinas kesehatan dalam mengontrol kualitas dan kuantitas makanan yang di jual oleh pedagang kaki lima. Pembinaan dan pemberian modal juga dilakukan pemerintah dinas perhubungan kepada becak wisata dalam peremajaan becak dan pembelian cat dan pemberian nomor becak dan pembeerian bor di kantor PIPP.

Pembinaan yang dilakukan dinas pariwisata bersama dinas yang lain seperti dinas kesehatan dan dinas perhubungan merupakan suatu usaha untuk berkolaborasi dalam bekerjasama meningkatkan kualitas pelayanan untuk wisatawan.