Nilai Keadilan Pada Kawasan Makam Bung Karno

 

1.     Keadilan dalam menentukan kebijakan

Kebijakan dalam kegiatan ekonomi seharusnya dengan memberikan keuntungan dan peluang yang sama agar para pelaku ekonomi dapat mendapatkan penghasilan.

Dalam menentukan pendaftaran anggota paguyuban pada tukang becak diperlukan kebijakan dari anggota yaitu bagaimana agar setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk bergabung dalam paguyubannya agar dapat mencari nafkah untuk bertahan hidup.

Jika dianalisis lebih lanjut kegiatan ekonomi ini lebih kepada kompetisi kebersamaan. Masyarakat bersatu untuk bersaing melakukan kebaikan bersama. Bukan seperti kompetisi pasar bebas menyingkirkan yang lemah meninggikan yang kuat. Sehingga tercipta keadilan yang dicapai seluruh masyarakat.

2.     Keadilan memberikan fasilitas fisik dan non fisik

Keadilan dalam berkegiatan ekonomi bisa dicapai jika semua pelaku ekonomi diberikan fasilitas baik fisik maupun non fisik bantuan tersebut dilakukan oleh pemerintah tentunya. Demi terciptanya keadilan antara pengunjung dan wisatawan maka perlu dibuatkan fasilitas seperti pembuatan bor dan tiketing yang telah tercantum harga per rutenya.

3.     Kesepakatan antar anggota dan pengunjung

Keadilan juga akan tercapai meskipun dengan tidak mengkuti kebijakan yang dibuat pemerintah, Namun dengan adanya kesepakatan dari berbagai pihak tidak merugikan pihak lain yang tidak melakukan kesepakatan terdebut.

Agar terciptanya keadilan antara pelaku wisata dan wisatawan maka diperlukan kesepakatan antara keduanya. Seperti yang dikatakan oleh ketua becak wisata ini yaitu jika ada pengunjung yang menginginkan harga lebih murah dari harga yang ditetapkan maka hal itu diserahkan kepada pengemudi becak dan pengunjung. Namun pihak pengemudi yang melakukan kesepakatan harus keluar dari antrian agar tidak merusak antrian yang lain.

4.     Menciptakan strategi agar sesama pedagang saling membutuhkan

Strategi agar setiap pelaku saling membutuhkan ini agar terjadi pemerataan penghasilan. Dimana strategi yang diberikan pihak pedagang makanan dalam hal ini adalah membagi penempatan makanan misalnya jika Disini paguyuban pedagang  makanan mempunyai strategi dengan menerapkan satu pedagang satu jenis dagangan dengan begitu pembeli yang sedang makan disuatu warung makanan yang menginginkan minuman secara pasti pedagang tersebut merekomendasikan pedagang minuman untuk melayani pembelinya. Sehingga disini ada saling membutuhkan dan terciptanya keadilan.

Keadilan dalam berekonomi juga dibangun berdasarkan asas ekonomi Pancasila yang dapat membentuk masyarakat adil dan makmur.  Menurut (Tambunan, 2006) pedoman untuk membentuk masyarakat adil dan makmur tercantum dalam sila-sila Pancasila yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila Ketuhanan yang Maha Esa.

5.     Pelayanan yang baik

Pelayanan yang baik pasti akan memberikan kepuasan terhadap konsumen. Konsumen yang mempunyai kepuasan terhadap pelayanan dari pedagang akan kembali ingin balik untuk menikmatinya sehingga akan memberikan penghasilan yang berlipat ganda atau multiplier effect dalam berkegaitan ekonomi 

Seperti strategi yang dilakukan pedagang pada Kawasan Makam Bung Karno dengan memberikan pelayanan. Pelayanan ini adalah dalam bentuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pengunjung. Karena hal ini akan mempengaruhi pedagang yang lain, misalnya jika ada salah satu wisatawan yang tidak nyaman ketika membeli dagangan ditempat tersebut akan mempengaruhi teman yang lain untuk tidak membeli ditempat tersebut sehingga akan merugikan pedagang yang lain. Bahkan bisa merugikan pelaku wisata yang lain, karena pelaku wisata di Kawasan Makam Bung Karno saling berkaitan. Misalnya wisatawan yang akan membeli souvenir dimakam juga akan melewati pedagang di city walk, menggunakan jasa tukang becak dan sebagainya.

6.     Kesepakatan antar anggota dalam menentukan harga dan tempat

Begitu juga dengan penetapan harga di pedagang kaki lima juga berdasarkan kesepakatan harga antara anggota paguyuban. Kesepakatan ini juga dalam hal penentuan kualitas dan kuantitas makanan, dan penentuan tempat secara bergilir.

Sedangkan menurut Hatta dalam (Tambunan, 2006) Keadilan dalam ekonomi dapat terjadi jika menerapkan demokrasi ekonomi, wujud demokrasi di Indonesia adalah musyawarah mufakat.

Jadi dalam proses kegiatan ekonomi setiap warga akan melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan kegiatan ekonomi sehingga terjadi kesepakatan dalam menentukan kegiatan apa yang cocok untuk dilakukan, bagaimana pembagian pendapatan, sehingga terciptalah kedilan sosial dan keadilan ekonomi dimasyarakat.

7.     Keadilan dalam menentukan retribusi

Keadilan pemungutuan retribusi yang dilakukan pemerintah seharusnya juga memberlakukan dengan memperhatikan jenis usaha dan pekerjaan dan luas lahan yang ditempatinya.

Seperti kegiatan ekonomi dalam kawasan Makam Bung Karno keadilan dalam pemungutan retribusi hal ini dituturkan oleh pedagang kaki lima dan pedagang souvenir bahwa pembayaran souvenir pada pedagang dilakukan jika pedagang tersebut berjualan jika tidak berjualan maka pedagang tidak membayar. Sedangkan pembayaran retribusi pada pedagang souvenir ditetapkan dengan melihat luas lahan yang ditempati.